Langsung ke isi
TokohBiografi.id
Cari

Biografi Anis Hidayah

Ketua Komnas HAM ke-13

Potret Anis Hidayah

Foto: Komnas HAM, Domain publik

Anis Hidayah adalah aktivis hak asasi manusia asal Indonesia yang memusatkan kerjanya pada perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri. Ia termasuk pendiri Migrant Care, organisasi nonpemerintah yang membela para pekerja migran, dan tercatat sebagai Ketua Komnas HAM ke-13.

Namanya dikenal lewat advokasi panjang untuk tenaga kerja Indonesia (TKI), terutama kaum perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara lain. Kerja itu kemudian diakui oleh lembaga hak asasi manusia di dalam dan luar negeri.

Masa kecil dan kuliah di Jember

Anis lahir pada 7 November 1976 di sebuah desa kecil di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kampung halamannya merupakan salah satu daerah asal buruh migran. Semasa kecil ia sudah melihat banyak warga di sekitarnya merantau untuk bekerja di luar negeri, sementara anak-anak mereka diasuh oleh kakek dan nenek.

Ia lalu belajar ilmu hukum di Universitas Jember. Pada 1998 ia mengetahui kasus seorang pekerja migran perempuan yang diperkosa di tempat kerjanya. Korban akhirnya berhenti bekerja, tetapi pelaku tidak diwajibkan membayar upah atas kontrak yang terputus dan tidak pula dituntut secara pidana. Ketika perempuan itu pulang ke tanah air, tidak ada pihak yang memberinya pemulihan ataupun pendampingan. Kasus inilah yang membuat Anis memilih nasib pekerja migran sebagai pokok skripsinya.

Solidaritas Perempuan dan lahirnya Migrant Care

Anis ikut mendirikan komunitas Solidaritas Perempuan Jawa Timur. Dua hal mendorongnya: Bojonegoro sebagai basis pengiriman buruh migran, dan kasus penipuan serta penganiayaan terhadap TKI yang terus bertambah setiap tahun. Pada masa itu Solidaritas Perempuan menjadi satu-satunya organisasi yang menggarap persoalan buruh migran. Ia bekerja di sana sekitar satu setengah tahun, lalu melanjutkan ke jenjang pascasarjana. Studi lanjutan itu tidak sempat ia tuntaskan karena perhatiannya beralih ke pendirian Migrant Care.

Migrant Care berdiri pada 2004. Lembaga ini mendesak para pembuat undang-undang agar menyusun aturan yang melindungi buruh migran. Perempuan yang mengalami kekerasan atau penganiayaan, termasuk yang terjebak dalam perbudakan utang, mendapat layanan hukum darinya. Migrant Care juga menyimpan basis data pekerja dan membuka pusat layanan di daerah yang banyak mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Di pusat layanan itu calon pekerja diberi penjelasan tentang risiko dan hak mereka, sementara keluarga di kampung dibantu melacak anggota keluarga yang bekerja jauh.

Unjuk rasa, lobi ke parlemen, dan pemberitaan media menjadi cara Anis menyuarakan tuntutannya. Pada 2012 Dewan Perwakilan Rakyat meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, sebuah langkah awal untuk menjawab masalah yang ia angkat.

Kritik terhadap kebijakan pemerintah

Sekitar tujuh juta warga Indonesia bekerja di luar negeri, antara lain di Kuwait, Malaysia, dan Arab Saudi, dan enam juta di antaranya perempuan. Kebanyakan bekerja di rumah tangga atau sebagai pengasuh anak dengan kontrak dua tahun. Setelah berangkat, mereka hanya dilindungi sedikit aturan, dan pemerintah tidak memantau kondisi kerja mereka.

Anis menolak sebutan "pahlawan devisa" yang kerap dipakai pemerintah untuk para TKI, karena menurutnya sebutan itu menutupi penindasan yang mereka alami. Ia menuntut negara menjamin hak mereka atas perlindungan dan pekerjaan yang layak. Ia juga berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia melemahkan posisi pemerintah saat merundingkan pembebasan warga Indonesia yang terancam hukuman di luar negeri. Kekhawatiran itu terbukti ketika dua pekerja rumah tangga asal Indonesia dieksekusi di Arab Saudi tanpa pemberitahuan lebih dulu.

Pemerintah menanggapi peristiwa tersebut pada 2015 dengan rencana melarang pengiriman pekerja migran. Anis menentang rencana itu. Baginya, membatasi hak pekerja sama saja dengan diskriminasi dan tidak akan menyelesaikan masalah. Ia meminta pemerintah membuat undang-undang yang menjamin kondisi kerja dan tempat tinggal yang wajar, mencegah perlakuan buruk, serta membuka jalan bagi pekerja untuk memperbaiki ekonomi. Pada 2016 ia mendorong anggota parlemen menyusun aturan yang menghapus biaya perekrutan dan mewajibkan calon pekerja diberi tahu syarat kerja yang sebenarnya.

Pengakuan

Human Rights Watch memberinya Alison Des Forges Award di Toronto pada 2011 atas pembelaannya terhadap perempuan dan pekerja migran. Dua tahun kemudian BBC memilihnya sebagai salah satu peserta angkatan pertama seri 100 Women, program sebulan penuh yang membahas persoalan perempuan abad ke-21. Pada 2014 Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia menetapkannya sebagai penerima Penghargaan Yap Thiam Hien setelah menyisihkan hampir 50 calon lain.

Penghargaan

Anis Hidayah tercatat menerima 2 penghargaan, dari tahun 2013 sampai 2014.

  • 100 Women (BBC) 2013
  • Penghargaan Yap Thiam Hien 2014

Garis waktu

  1. 1976
    • Lahir di Bojonegoro, Indonesia (7 November)
  2. 2013
    • Menerima 100 Women (BBC)
  3. 2014
    • Menerima Penghargaan Yap Thiam Hien

Catatan

Foto: Komnas HAM , Domain publik , berkas asli.

Biografi ini disusun redaksi dengan bantuan AI, lalu diperiksa sebelum terbit. Terakhir diperbarui pada . Menemukan kekeliruan? Kirim koreksi ke redaksi.

Tokoh terkait