Biografi Muhammad Tito Karnavian
Politisi Indonesia
Foto: Polda Papua, Domain publik
Muhammad Tito Karnavian adalah perwira tinggi polisi yang kemudian masuk kabinet. Ia menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-23 dari 2016 sampai 2019, lalu sejak 23 Oktober 2019 menjadi Menteri Dalam Negeri, menggantikan Tjahjo Kumolo. Sebagian besar karier kepolisiannya berkaitan dengan penanggulangan terorisme.
Pada 5 November 2024 Presiden Prabowo juga mengangkatnya sebagai Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Keluarga dan sekolah di Palembang
Tito lahir di Palembang pada 26 Oktober 1964 dan berdarah campuran Jawa dan Sumatera. Kakeknya, Saleh Mualim, adalah orang Surabaya yang pindah ke Sumatera Selatan dan beristri perempuan Lahat. Putra mereka, Achmad Saleh, menikah dengan Kordiah, perempuan Ogan dari Baturaja. Pasangan ini mempunyai tiga anak, yaitu Tito, Diah Natalisa yang bergelar profesor, dan Iwan Dakota yang menjadi dokter spesialis jantung.
Tito belajar di SD Xaverius 4 dan SMP Xaverius 2 Palembang, kemudian di SMA Negeri 2 Palembang, yang ia tamatkan pada 1983. Di kelas tiga SMA ia ikut ujian perintis dan diterima di empat tempat: AKABRI, program kedokteran Universitas Sriwijaya, jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Pilihannya jatuh pada AKABRI, khususnya Akademi Kepolisian, karena biayanya ditanggung negara sehingga orang tuanya tidak terbebani. Ia lulus dari Akademi Kepolisian di Semarang pada 1987.
Gelar MA di bidang police studies ia peroleh dari University of Exeter, Inggris, pada 1993, dan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, ia rampungkan pada 1996. Pada 1998 ia mengikuti sekolah staf dan komando Angkatan Udara Selandia Baru di Auckland dan meraih gelar sarjana studi strategis dari Massey University. Gelar doktornya ia raih pada 2013 dari S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, dengan kajian tentang terorisme dan radikalisasi.
Memburu jaringan teror
Selama berdinas di kepolisian, Tito empat kali naik pangkat di luar jadwal reguler: menjadi ajun komisaris besar pada 2001, komisaris besar pada 2005, brigadir jenderal pada 2009, dan inspektur jenderal pada 2011. Saat masih berpangkat AKBP, ia memimpin tim Densus 88 yang melumpuhkan Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur, pada 9 November 2005. Ia dan timnya kemudian menerima penghargaan dari Kapolri Jenderal Sutanto.
Ia kemudian memimpin tim khusus yang membongkar jaringan teroris Noordin M. Top. Sesudah keberhasilan itu ia naik menjadi brigadir jenderal dan ditunjuk sebagai Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Pada 2007 ia juga mendapat penghargaan karena memimpin operasi antiteror di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik di daerah itu menjadi pokok bukunya, Indonesian Top Secret: Membongkar Konflik Poso, yang terbit pada 2008.
Dari Papua ke Jakarta
Kapolri Jenderal Timur Pradopo menunjuk Tito sebagai Kepala Polda Papua pada 3 September 2012, menggantikan Irjen Bigman Lumban Tobing. Ia baru aktif bertugas pada 27 September 2012, ketika umurnya 47 tahun. Menurut komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrachman, penembakan misterius di Papua masih terjadi selama masa jabatannya, tetapi jumlahnya bisa dikurangi. Pada 16 Juli 2014 ia dilantik sebagai Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena).
Surat telegram Kapolri Badrodin Haiti yang diumumkan pada 5 Juni 2015 menetapkan Tito sebagai Kepala Polda Metro Jaya. Ia memegang jabatan itu dari 12 Juni 2015 sampai 21 Maret 2016. Di awal masa tugasnya ia meminta anak buahnya mengurai kemacetan setiap Senin pagi sebagai pengganti apel pagi. Pada awal Januari 2016 terjadi serangan bom dan penembakan di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Keadaan kembali terkendali dalam waktu kurang dari lima jam, dan tujuh tersangka ditangkap. Tito menyatakan ISIS bertanggung jawab atas serangan itu lewat bekas narapidana Bahrun Naim.
Pada 14 Maret 2016 Tito diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggantikan Komjen Saud Usman Nasution yang pensiun. Dengan jabatan itu pangkatnya naik menjadi komisaris jenderal.
Kapolri
Pada 15 Juni 2016 Presiden Joko Widodo mengirim surat ke DPR yang mengajukan Tito sebagai calon tunggal Kapolri, pengganti Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun. DPR menyetujuinya pada awal Juli, dan Tito dilantik pada 13 Juli 2016.
Ia memperkenalkan program PROMOTER, kependekan dari Profesional, Modern, dan Terpercaya, yang berlaku mulai 2016 dan menyasar pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Survei Litbang Kompas 2017 mencatat kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 72 persen, menempatkannya di urutan ketiga setelah TNI dan KPK, padahal sebelumnya Polri berada di tiga terbawah. Pada masa itu Polda Sulawesi Barat (2016) dan Polda Kalimantan Utara (2018) diresmikan sebagai polda tersendiri, sedangkan Polda Kalimantan Barat dan Polda Sulawesi Utara dinaikkan ke tipe A yang dipimpin jenderal bintang dua. Tunjangan kinerja anggota Polri naik dari 33 persen menjadi 70 persen.
Masa kepemimpinannya juga menuai kritik. Polri dinilai lambat mengungkap penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Tito mengatakan kasus itu lebih sulit dipecahkan daripada kasus Bom Bali dan Kampung Melayu, meskipun 59 saksi sudah diperiksa.
Menteri Dalam Negeri
Presiden Joko Widodo memberhentikan Tito dengan hormat sebagai Kapolri pada 22 Oktober 2019, dan keesokan harinya ia dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri ke-29 dalam Kabinet Indonesia Maju. Tidak lama kemudian ia memastikan bahwa Provinsi Papua Selatan akan dibentuk sebagai pemekaran dari Provinsi Papua. Pada April 2021 ia mengusulkan pembagian wilayah Papua menjadi enam provinsi.
Selama pandemi COVID-19, Tito menginstruksikan pemerintah daerah untuk menerapkan pembatasan kegiatan, lalu pada akhir 2022, atas arahan Presiden, mencabut pembatasan itu. Ia juga ikut mengatur pilkada 2020 di 270 daerah dengan sekitar 140 juta pemilih.
Tito juga menulis sejumlah buku, di antaranya Bhayangkara di Bumi Cenderawasih (2013), Polri dalam Arsitektur Negara (2017), dan Democratic Policing (2017). Ia menerima Bintang Mahaputera pada 2020, dan pada 2025 Lembaga Wali Nanggroe memberinya gelar adat Petua Panglima Hukom Nanggroe.
Jabatan
| Jabatan | Masa | Pendahulu | Penerus |
|---|---|---|---|
| Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya | 2015-2016 | ||
| Menteri Dalam Negeri | 2019-kini | Tjahjo Kumolo |
Garis waktu
- 1964
- Lahir di Palembang, Indonesia (26 Oktober)
- 2015
- Mulai menjabat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (12 Juni)
- 2016
- Selesai menjabat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (21 Maret)
- 2019
- Mulai menjabat Menteri Dalam Negeri (23 Oktober)
Catatan
Foto: Polda Papua , Domain publik , berkas asli.
Biografi ini disusun redaksi dengan bantuan AI, lalu diperiksa sebelum terbit. Terakhir diperbarui pada . Menemukan kekeliruan? Kirim koreksi ke redaksi.