Biografi Syafruddin Prawiranegara
Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Wakil Perdana Menteri Indonesia ke-3
Foto: PNRI.go.id, Domain publik
Syafruddin Prawiranegara, dalam ejaan lama ditulis Sjafruddin Prawiranegara, adalah ahli hukum, ekonom, dan politikus yang memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Soekarno dan Hatta ditawan Belanda pada akhir 1948. Ia beberapa kali menjabat Menteri Keuangan, pernah menjadi Wakil Perdana Menteri, dan merupakan Gubernur Bank Indonesia yang pertama. Belakangan ia berseberangan dengan Soekarno dan memimpin pemerintahan tandingan di Sumatra Barat.
Asal-usul dan pendidikan
Pada 28 Februari 1911 Syafruddin lahir di Anyer Kidul, Serang (Keresidenan Banten). Ayahnya, Raden Arsjad Prawiraatmadja, mula-mula jaksa di Serang, kemudian camat di Jawa Timur, dan tercatat sebagai anggota Sarekat Islam serta Budi Utomo. Lewat ibunya, Noeraini, Syafruddin berdarah Minangkabau. Sutan Alam Intan, buyut dari garis ibunya, adalah keturunan raja Pagaruyung yang dibuang ke Banten akibat keterlibatannya dalam Perang Padri. Kedua orang tuanya bercerai ketika ia berumur setahun. Ia diasuh ibu tiri dan baru dikenalkan kepada ibu kandungnya saat berumur tujuh tahun.
Ia bersekolah di ELS Serang, lalu MULO di Madiun, kemudian AMS di Bandung yang ia selesaikan pada 1931. Keinginannya kuliah di Leiden tidak terwujud karena keluarganya tidak sanggup membiayai, sehingga ia belajar hukum di Rechtshoogeschool di Batavia dan meraih gelar Meester in de Rechten pada September 1939. Semasa mahasiswa ia ikut mendirikan Unitas Studiorum Indonesiensis. Perkumpulan ini menjauhi politik dan disokong pemerintah kolonial.
Dari redaksi ke kantor pajak
Setelah lulus, Syafruddin menjadi redaktur surat kabar Soeara Timur dan pada 1940 sampai 1941 mengetuai Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran. Ia menilai tuntutan Petisi Soetardjo tahun 1936 terlalu lunak, dan pada 1940 menolak masuk Stadswacht, milisi kolonial Belanda.
Ia lalu bekerja di departemen keuangan kolonial sebagai ajudan inspektur pajak di Kediri. Pada masa pendudukan Jepang ia naik menjadi kepala kantor pajak Kediri, lalu dipindahkan ke Bandung. Masa itu meyakinkannya bahwa Indonesia harus merdeka secepatnya, dan ia pun bergabung dengan gerakan bawah tanah. Ia kerap mengunjungi Sutan Sjahrir, meski menolak disebut anggota kelompok Sjahrir. Bersama Mohammad Natsir, ia menyelenggarakan kursus-kursus yang mengkritik pemerintahan militer Jepang.
Menteri pada masa revolusi
Setelah proklamasi, Syafruddin menjadi anggota KNI Priangan. Pada 17 Oktober 1945 ia terpilih sebagai satu dari 15 anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tahun berikutnya ia masuk Masyumi karena keislamannya, meski Sjahrir dan Amir Syarifuddin sempat mengajaknya ke Partai Sosialis Indonesia.
Kedekatan dengan Sjahrir membawanya ke kabinet. Mulai 12 Maret 1946 ia duduk sebagai Menteri Muda Keuangan di Kabinet Sjahrir II. Di Kabinet Sjahrir III ia naik menjadi Menteri Keuangan, dari 2 Oktober 1946 sampai 3 Juli 1947. Pada 29 Januari 1948 ia kembali ke kabinet sebagai Menteri Kemakmuran dalam Kabinet Hatta I.
Di bidang keuangan, Syafruddin meyakinkan Mohammad Hatta agar Republik menerbitkan uang sendiri, Oeang Republik Indonesia (ORI), untuk membiayai perjuangan dan menunjukkan bahwa negara baru itu bersungguh-sungguh. Kepada Hatta yang masih ragu, ia mengingatkan bahwa jika Hatta tertangkap, Belanda akan menghukumnya sebagai pemberontak, bukan sebagai pemalsu uang. Pada akhir 1946 ia menjadi Menteri Keuangan pertama yang mengedarkan ORI, walau tanda tangan pada lembar uang itu milik Alexander Andries Maramis, yang mengurus pencetakannya.
Dalam sebuah konferensi ekonomi di Manila pada 1947, ia mendapati banyak delegasi mengira kaum revolusioner Indonesia berhaluan komunis. Untuk meluruskannya, ia menulis buku kecil Politik dan Revolusi Kita yang terbit pada 1948.
Memimpin pemerintahan darurat
Sejak Mei 1948 Hatta, yang ketika itu Wakil Presiden merangkap Menteri Pertahanan, memindahkan sejumlah pejabat sipil dan militer ke Bukittinggi untuk berjaga-jaga bila pusat Republik di Jawa jatuh. Pada November 1948 ia membawa Syafruddin ke sana. Ketika Hatta kembali ke Yogyakarta untuk berunding dengan Belanda, Syafruddin tinggal dengan tugas membentuk pemerintahan darurat bila pimpinan Republik tertangkap.
Keadaan itu datang pada 19 Desember 1948, saat Belanda melancarkan serangan keduanya. Yogyakarta jatuh hari itu juga, sedangkan Soekarno dan Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka. Pada 22 Desember 1948 Syafruddin membentuk PDRI. Sekitar tujuh bulan ia memimpin dari pedalaman Sumatra sambil bergerilya, merangkap kepala pemerintahan dan Menteri Pertahanan. Dengan adanya PDRI, Republik tetap memiliki pemerintahan yang bekerja, dan Belanda terdorong kembali berunding. Syafruddin sendiri tidak menyetujui Perjanjian Roem-Van Roijen. Masa tugasnya berakhir pada 13 Juli 1949, dan pada bulan itu ia mengembalikan mandatnya kepada Soekarno.
Ekonomi, PRRI, dan Orde Baru
Sesudah itu Syafruddin menjabat Wakil Perdana Menteri, lalu kembali menjadi Menteri Keuangan dari 20 Desember 1949 sampai 20 Maret 1951. Sebagai perumus kebijakan ekonomi utama Masyumi yang menganut sosialisme religius, ia menjaga anggaran secara hati-hati dan memperkenalkan sistem sertifikat devisa. Langkahnya yang paling dikenal adalah Gunting Syafruddin: uang kertas terbitan Belanda digunting menjadi dua untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menahan inflasi. Ia kemudian menjadi Gubernur Bank Indonesia yang pertama. Sikapnya yang terbuka pada modal asing dan penolakannya terhadap nasionalisasi menimbulkan ketegangan dengan pemerintahan Soekarno.
Perbedaan itu melebar ketika sistem pemerintahan bergeser ke Demokrasi Terpimpin. Syafruddin pergi ke Sumatra, menjalin kontak dengan perwira-perwira yang membangkang, dan mengkritik pemerintah secara terbuka. Pada Februari 1958 ia menjadi Perdana Menteri Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berpusat di Sumatra Barat. Pemerintah pusat menumpas PRRI lewat operasi militer. Setelah tiga tahun bergerilya, Syafruddin menyerahkan diri pada 1961, kemudian dipenjara sampai 1966.
Setelah dibebaskan pada masa pemerintahan Soeharto, Syafruddin tidak lagi memegang jabatan negara. Ia aktif di organisasi keagamaan dan menjadi pengkritik Orde Baru, antara lain soal korupsi dan pemakaian Pancasila sebagai alat politik. Ia menikah dengan Tengku Halimah Syehabuddin, dan salah seorang anaknya adalah Farid Prawiranegara. Syafruddin meninggal di Jakarta pada 15 Februari 1989. Gelar Pahlawan Nasional baru ia terima pada 2011, meski sempat ditentang kalangan angkatan bersenjata.
Jabatan
| Jabatan | Masa | Pendahulu | Penerus |
|---|---|---|---|
| Menteri Keuangan | 1946-1947 | ||
| Menteri Keuangan | 1949-1950 | ||
| Menteri Keuangan | 1950-1951 | ||
| Presiden Indonesia | 1948-1949 | ||
| Menteri Pertahanan | 1948-1949 | ||
| Perdana Menteri Indonesia | 1948-1949 |
Penghargaan
Syafruddin Prawiranegara tercatat menerima 2 penghargaan.
- Pahlawan Nasional Indonesia
- Bintang Republik Indonesia
Garis waktu
- 1911
- Lahir di Karesidenan Banten, Indonesia (28 Februari)
- 1946
- Mulai menjabat Menteri Keuangan (2 Oktober)
- 1947
- Selesai menjabat Menteri Keuangan (3 Juli)
- 1948
- Mulai menjabat Presiden Indonesia (19 Desember)
- Mulai menjabat Menteri Pertahanan (19 Desember)
- Mulai menjabat Perdana Menteri Indonesia (19 Desember)
- 1949
- Selesai menjabat Presiden Indonesia (13 Juli)
- Selesai menjabat Menteri Pertahanan (13 Juli)
- Selesai menjabat Perdana Menteri Indonesia (13 Juli)
- Mulai menjabat Menteri Keuangan (20 Desember)
- 1950
- Selesai menjabat Menteri Keuangan (6 September)
- Mulai menjabat Menteri Keuangan (6 September)
- 1951
- Selesai menjabat Menteri Keuangan (20 Maret)
- 1989
- Wafat di Jakarta, Indonesia (15 Februari)
Catatan
Foto: PNRI.go.id , Domain publik , berkas asli.
Biografi ini disusun redaksi dengan bantuan AI, lalu diperiksa sebelum terbit. Terakhir diperbarui pada . Menemukan kekeliruan? Kirim koreksi ke redaksi.