Biografi Wiranto
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI ke-5 (2019-2024), Panglima ABRI (1997-1999)
Foto: Kantor Perdana Menteri, GODL-India
Wiranto adalah pensiunan jenderal Angkatan Darat dan politikus Indonesia. Ia memimpin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sejak Februari 1998 sampai Oktober 1999, masa ketika Orde Baru berakhir dan pemerintahan beralih ke era Reformasi. Dalam periode yang sama ia merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Setelah meninggalkan dinas militer, Wiranto dua kali menjadi menteri koordinator, mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), mencalonkan diri sebagai presiden pada 2004 dan wakil presiden pada 2009, lalu mengetuai Dewan Pertimbangan Presiden dari Desember 2019 sampai Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengangkatnya sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang politik dan keamanan.
Masa kecil dan pendidikan
Wiranto lahir di Yogyakarta pada 4 April 1947 sebagai anak keenam dari sembilan bersaudara. Ayahnya, R.S. Wirowijoto, adalah guru sekolah dasar, dan ibunya bernama Suwarsijah. Ketika ia baru berumur satu bulan, keluarganya mengungsi ke Boyolali, dekat Surakarta, karena Belanda bersiap menyerang Yogyakarta.
Ia bersekolah di Surakarta, lulus dari SMP Negeri 2 pada 1963 dan dari SMA Negeri 4 pada 1965. Cita-citanya sempat bergeser dari tentara ke arsitek, tetapi biaya kuliah arsitektur tidak terjangkau. Ia akhirnya masuk Akademi Militer Nasional di Magelang dan lulus pada 1968. Pendidikan lanjutannya meliputi Seskoad (1984), jurusan Administrasi Negara di Universitas Terbuka (1995), Lemhannas (1995), dan Sekolah Tinggi Hukum Militer (1996). Ia kemudian meraih gelar magister manajemen dari STIE-IPWI Jakarta pada 2006 dan doktor manajemen sumber daya manusia dari Universitas Negeri Jakarta pada 2012.
Dari Sulawesi Utara ke markas Angkatan Darat
Wiranto memulai dinas di Sulawesi Utara, jauh dari pusat kekuasaan. Di sana ia naik dari komandan peleton hingga komandan batalyon pada 1982. Setelah dua tahun di Markas Besar ABRI, ia masuk Kostrad pada 1985 sebagai kepala staf brigade di Jawa Timur, lalu pada 1987 pindah ke Jakarta sebagai wakil asisten operasi Kepala Staf Kostrad.
Titik balik kariernya datang pada 1989, ketika ia dipilih menjadi ajudan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, posisi ini kerap menjadi batu loncatan bagi perwira. Pada 1993 ia menjadi Kepala Staf Kodam Jaya, setahun kemudian panglimanya. Ia memimpin Kostrad mulai 1996 dan diangkat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1997.
Panglima ABRI pada 1998
Wiranto menjadi Panglima ABRI pada Februari 1998, saat Indonesia dihantam Krisis Keuangan Asia dan penolakan terhadap Soeharto meluas. Setelah MPR memilih kembali Soeharto, Wiranto masuk kabinet baru sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan mulai 14 Maret 1998. Pada 18 April ia bersama 17 menteri berdialog dengan tokoh masyarakat dan organisasi mahasiswa.
Pada hari empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak, sebagian besar komandan senior sedang berada di Malang untuk sebuah upacara, dan Wiranto menyerahkan penanganan Jakarta kepada Panglima Kodam Jaya Sjafrie Sjamsoeddin dan Kapolda Metro Jaya Hamami Nata. Pada 13 Mei ia memerintahkan Polisi Militer bergerak dan mendatangkan bantuan pasukan Marinir serta Kostrad. Pada 18 Mei Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No 16/1998 yang menunjuk Wiranto sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Instruksi ini kerap disandingkan dengan Supersemar karena wewenang luas yang diberikannya. Ketika Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, Wiranto menyatakan bahwa ABRI menjamin keselamatan pribadi mantan presiden itu dan keluarganya.
Reformasi ABRI di bawah Habibie
Presiden B. J. Habibie mempertahankan Wiranto di kedua jabatannya; masa jabatan menterinya yang baru dimulai 23 Mei 1998. Pada 11 Juni ia menyerahkan konsep pemikiran ABRI tentang reformasi kepada Habibie dan Ketua MPR Harmoko. Pada Agustus status Daerah Operasi Militer di Aceh dicabut. Wiranto juga mengakui bahwa pasukan Kopassus terlibat dalam penculikan aktivis 1997 sampai 1998. Dalam pengamanan Sidang Istimewa MPR pada November 1998, unjuk rasa yang menentang sidang itu dibubarkan; 8 orang tewas dan 226 terluka.
Pada April 1999 Kepolisian Negara Republik Indonesia dipisahkan dari ABRI, dan ABRI berganti nama menjadi TNI. Dalam Pemilu Legislatif 1999, TNI dan Polri bersikap netral, berbeda dari masa sebelumnya ketika aparat mendukung Golkar. Sebagai Panglima TNI, ia pun mengurus penarikan pasukan dari Timor Timur setelah wilayah itu memilih merdeka. Pada Sidang Umum MPR 1999 ia sempat menjadi calon wakil presiden, mula-mula mendampingi Habibie lalu Akbar Tandjung, sebelum mundur dari pencalonan. Jabatan menterinya berakhir pada 20 Oktober 1999.
Menteri, calon presiden, dan Hanura
Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Tiga bulan kemudian, pada Januari 2000, Wahid yang sedang berada di Eropa memintanya mundur. Setelah keduanya bertemu, Wahid sempat mempertahankannya, tetapi pada hari yang sama berubah sikap dan mencopotnya dari kabinet.
Pada Agustus 2003 Wiranto ikut Konvensi Nasional Golkar. Dalam pemungutan suara 20 April 2004 ia kalah dari Akbar Tandjung pada putaran pertama (137 lawan 147), lalu menang pada putaran kedua dengan 315 suara melawan 227. Ia menggandeng Solahuddin Wahid, adik Abdurrahman Wahid, dan Abdurrahman Wahid mengerahkan PKB serta Nahdlatul Ulama untuk mendukungnya. Pada pemilu 5 Juli 2004 pasangan ini berada di urutan ketiga dengan 22,19% suara. Usahanya merebut kursi Ketua Umum Golkar pada 2004 juga gagal setelah Jusuf Kalla terpilih.
Pada 1 September 2005 Wiranto bersama Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, dan Akbar Tandjung membentuk Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu, yang mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 22 Desember 2006 ia mengumumkan berdirinya Partai Hanura dan menjadi ketua umum pertamanya. Di bawah kepemimpinannya Hanura memperoleh kursi DPR dalam dua periode. Pada Pemilu 2009 ia maju sebagai calon wakil presiden bersama Jusuf Kalla, tetapi tidak menang.
Kembali ke pemerintahan
Pada 27 Juli 2016 Presiden Joko Widodo mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Setelah masa tugas itu selesai, sejak 13 Desember 2019 ia mengetuai Dewan Pertimbangan Presiden sampai Oktober 2024.
Jabatan
| Jabatan | Masa | Pendahulu | Penerus |
|---|---|---|---|
| Menteri Pertahanan | 1998 | ||
| Menteri Pertahanan | 1998-1999 | ||
| Panglima Tentara Nasional Indonesia | Tidak tercatat | ||
| Menteri pertahanan | Tidak tercatat | ||
| Staf Khusus Kasal | Tidak tercatat | ||
| Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpers Panglima TNI | Tidak tercatat |
Garis waktu
- 1947
- Lahir di Yogyakarta, Indonesia (4 April)
- 1998
- Mulai menjabat Menteri Pertahanan (14 Maret)
- Selesai menjabat Menteri Pertahanan (21 Mei)
- Mulai menjabat Menteri Pertahanan (23 Mei)
- 1999
- Selesai menjabat Menteri Pertahanan (20 Oktober)
Catatan
Foto: Kantor Perdana Menteri , GODL-India , berkas asli.
Biografi ini disusun redaksi dengan bantuan AI, lalu diperiksa sebelum terbit. Terakhir diperbarui pada . Menemukan kekeliruan? Kirim koreksi ke redaksi.