Profil Bimo Wijayanto: Ekonom UGM Calon Dirjen Pajak?

TokohBiografi.id – Nama Bimo Wijayanto mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan publik dan media belakangan ini. Isu yang beredar kencang menyebutkan bahwa ekonom jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini digadang-gadang akan menduduki kursi kepemimpinan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Posisi strategis ini sebelumnya dipegang oleh Suryo Utomo, dan potensi pergantian ini tentu saja menarik perhatian berbagai pihak, mengingat peran krusial Ditjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara.

Spekulasi mengenai Bimo Wijayanto semakin menguat setelah ia terlihat berada di Istana Negara pada hari Selasa, 20 Mei 2025. Kehadirannya di lingkungan kepresidenan tersebut, kabarnya, adalah untuk memenuhi panggilan dari Presiden Prabowo Subianto. Momen ini pun langsung ditangkap oleh awak media yang berjaga, memicu pertanyaan-pertanyaan seputar tujuan pemanggilannya dan kaitannya dengan isu jabatan Dirjen Pajak yang sedang berembus.

Sebagai seorang ekonom, Bimo Wijayanto memang memiliki rekam jejak yang cukup mentereng, baik dari sisi pendidikan maupun pengalaman profesional. Latar belakangnya yang kuat di bidang ekonomi dan akuntansi, ditambah dengan pengalaman kerja di berbagai lembaga pemerintahan dan sektor swasta, dinilai menjadi modal berharga jika ia benar-benar dipercaya memimpin institusi sepenting Ditjen Pajak. Pengalaman ini mencakup berbagai posisi, mulai dari auditor, pegawai Ditjen Pajak, hingga tenaga ahli di Kantor Staf Presiden dan pejabat di Kementerian Koordinator.

Artikel ini akan mengupas lebih dalam profil dan rekam jejak Bimo Wijayanto, menelusuri jejak pendidikannya yang cemerlang serta perjalanan kariernya yang beragam di berbagai institusi. Kita juga akan membahas konteks isu pengangkatan Dirjen Pajak ini, melihat signifikansi perannya dalam upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara, dan bagaimana latar belakang Bimo Wijayanto dinilai relevan untuk menghadapi tantangan tersebut.

Mengintip Profil dan Latar Belakang Pendidikan Bimo Wijayanto

Bimo Wijayanto lahir pada tanggal 5 Juli 1977 di sebuah kota kecil bernama Bajawa, yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kelahiran di daerah yang kaya akan keindahan alam namun mungkin tidak sepadat kota-kota besar di Jawa, tampaknya tidak menghalangi ambisinya untuk meraih pendidikan tinggi dan berkarier di level nasional. Sejak usia muda, ia menunjukkan potensi akademis yang menjanjikan.

Pendidikan menengah atas ditempuhnya di salah satu sekolah berasrama paling bergengsi di Indonesia, yaitu SMA Taruna Nusantara di Magelang. Lulus dari SMA Taruna Nusantara pada tahun 1995, pengalaman di sana tentu saja membentuk kedisiplinan dan karakter kepemimpinan yang kuat. Kurikulum yang ketat dan lingkungan yang kompetitif di sekolah ini seringkali menjadi fondasi yang baik bagi para alumninya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan berkarier di berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan militer.

Setelah menamatkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Bimo Wijayanto melanjutkan studi ke Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, mengambil jurusan Akuntansi. UGM sendiri dikenal sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Lulus dari UGM pada tahun 2000 dengan gelar di bidang Akuntansi, ia membekali diri dengan pemahaman kuat mengenai prinsip-prinsip keuangan, audit, dan tentu saja, perpajakan. Pendidikan sarjana ini menjadi fondasi utama bagi kariernya di masa depan, terutama yang berkaitan dengan sektor keuangan negara.

Tak berhenti di situ, Bimo Wijayanto terus mengasah kemampuannya dengan menempuh pendidikan pascasarjana di luar negeri. Ia meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari The University of Queensland, Australia. Program MBA ini memberikannya perspektif yang lebih luas dalam manajemen bisnis dan ekonomi, melengkapi pengetahuan teknis yang didapatnya di jenjang sarjana. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Australia untuk mengejar gelar yang lebih tinggi, yaitu Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Canberra.

Selama menempuh pendidikan PhD di University of Canberra, Bimo Wijayanto menunjukkan prestasi yang membanggakan. Pada tahun 2014, ia menerima penghargaan Hadi Soesastro Australia Award. Penghargaan ini diberikan kepada individu-individu berprestasi yang menunjukkan potensi kepemimpinan dan kontribusi signifikan di bidangnya, serta memperkuat hubungan antara Indonesia dan Australia. Mendapatkan penghargaan bergengsi ini saat masih berstatus mahasiswa doktoral tentu menjadi bukti pengakuan atas kapasitas intelektual dan potensi dirinya.

Secara keseluruhan, latar belakang pendidikan Bimo Wijayanto sangat solid dan relevan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Dari SMA Taruna Nusantara yang membentuk karakternya, UGM yang memberikan fondasi akademis kuat di bidang ekonomi dan akuntansi, hingga gelar S2 dan S3 dari universitas terkemuka di Australia yang memperluas wawasan dan kemampuan analisisnya. Kombinasi pendidikan ini menyiapkan dirinya untuk peran-peran strategis di masa depan, termasuk potensi memimpin institusi sekelas Ditjen Pajak.

Jejak Akademis yang Membentuk Analis Kebijakan

Perjalanan akademis Bimo Wijayanto, mulai dari Bajawa hingga Canberra, menunjukkan komitmen kuat terhadap pembelajaran dan pengembangan diri. Lulus dari SMA Taruna Nusantara pada tahun 1995, ia telah terpapar dengan lingkungan yang mendorong keunggulan dan kepemimpinan sejak dini. Ini bukan hanya tentang nilai akademis, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, dan kemampuan berinteraksi dalam tim.

Memilih Akuntansi di Fakultas Ekonomi UGM dan lulus pada tahun 2000 adalah langkah strategis yang memberikannya pemahaman mendalam tentang seluk-beluk keuangan, audit, dan sistem perpajakan. Di sinilah ia mempelajari dasar-dasar yang sangat relevan dengan tugas-tugas di Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak. Kurikulum Akuntansi di UGM yang dikenal rigorous tentu saja memberikannya bekal teknis yang kuat.

Studi lanjut di The University of Queensland untuk meraih gelar MBA memperluas cakrawala Bimo Wijayanto. Program MBA biasanya fokus pada manajemen strategis, keuangan korporat, pemasaran, dan aspek-aspek bisnis lainnya. Ini memberikannya perspektif yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan ekonomi dan perpajakan berinteraksi dengan dunia usaha. Pemahaman ini krusial bagi seorang calon pemimpin Ditjen Pajak, yang harus mampu melihat dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian secara keseluruhan dan sektor swasta.

Puncak dari perjalanan akademisnya adalah meraih gelar PhD dari University of Canberra. Studi doktoral memerlukan riset mendalam, analisis kritis, dan kemampuan untuk berkontribusi pada pengetahuan di bidang tertentu. Selama studi PhD-nya, yang diakui dengan Hadi Soesastro Australia Award pada tahun 2014, Bimo Wijayanto tentu saja mengembangkan kemampuan analisis yang sangat tajam dan pemahaman mendalam tentang isu-isu ekonomi yang kompleks. Kemampuan riset dan analisis ini sangat berharga dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif dan berbasis bukti.

Secara ringkas, jalur pendidikan Bimo Wijayanto menunjukkan progresi yang logis dan terarah: fondasi karakter di SMA, dasar teknis di S1, wawasan bisnis di S2, dan kemampuan analisis mendalam di S3. Kombinasi ini menjadikannya sosok yang tidak hanya memahami aspek teknis perpajakan, tetapi juga konteks ekonomi yang lebih luas, dampak kebijakan, dan kemampuan untuk melakukan riset serta analisis mendalam. Latar belakang akademis yang kuat ini menjadi salah satu alasan mengapa ia dianggap sebagai kandidat potensial untuk memimpin Ditjen Pajak.

Menelusuri Rekam Jejak Karier di Berbagai Institusi

Perjalanan karier Bimo Wijayanto menunjukkan keberagaman pengalaman yang menarik, mulai dari sektor swasta hingga berbagai posisi strategis di pemerintahan. Setelah lulus dari UGM, ia memulai kariernya sebagai auditor di salah satu firma akuntansi terbesar di dunia, PricewaterhouseCoopers (PwC). Bekerja di PwC selama dua tahun memberikannya pengalaman langsung dalam dunia audit dan keuangan korporat. Ini adalah pengalaman berharga yang memberikannya pemahaman tentang bagaimana perusahaan beroperasi dan mengelola keuangan mereka, termasuk aspek perpajakan dari sudut pandang wajib pajak.

Setelah dua tahun di PwC, Bimo Wijayanto memutuskan untuk beralih ke sektor publik dan memulai kariernya sebagai pegawai di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Keputusan ini menandai dimulainya kontribusinya di bidang perpajakan dari sisi pemerintah. Bekerja di Ditjen Pajak memberikannya pemahaman mendalam tentang sistem administrasi perpajakan Indonesia, proses bisnisnya, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengumpulkan penerimaan negara.

Selama berkarier di Ditjen Pajak, Bimo Wijayanto pernah menempati beberapa posisi penting. Salah satunya adalah sebagai Kepala Seksi Dampak Makroekonomi di Sub-Direktorat Dampak Kebijakan. Posisi ini dijabatnya selama periode 2007 hingga 2009. Di sini, tugasnya kemungkinan besar melibatkan analisis dampak kebijakan perpajakan terhadap kondisi makroekonomi Indonesia, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investasi. Pemahaman tentang hubungan antara kebijakan fiskal dan indikator ekonomi makro sangat penting bagi perumus kebijakan.

Kemudian, pada periode 2014 hingga 2015, Bimo Wijayanto menjabat sebagai Senior Center for Tax Analyst (CTA) di Ditjen Pajak. Posisi ini menunjukkan perannya yang semakin signifikan dalam melakukan analisis mendalam terkait isu-isu perpajakan yang kompleks. Seorang Senior CTA biasanya terlibat dalam kajian kebijakan, perumusan strategi, dan analisis data perpajakan untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat pimpinan. Pengalaman ini memberikannya kesempatan untuk berkontribusi langsung pada perbaikan sistem dan kebijakan perpajakan.

Selain berkarier di Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto juga pernah menempati posisi di lingkungan kepresidenan. Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian II di Kantor Staf Presiden (KSP). KSP adalah lembaga yang bertugas memberikan dukungan strategis kepada Presiden, termasuk analisis isu-isu penting dan koordinasi kebijakan. Sebagai tenaga ahli utama, ia kemungkinan terlibat dalam memberikan masukan terkait isu-isu ekonomi, termasuk perpajakan, langsung kepada pihak Istana. Pengalaman ini memberikannya perspektif yang lebih luas tentang proses pengambilan keputusan di tingkat tertinggi pemerintahan.

Jejak karier Bimo Wijayanto juga membawanya ke lingkungan Kementerian Koordinator. Ia pernah menempati posisi Asisten Deputi Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Posisi ini menunjukkan pengalamannya dalam isu-isu investasi, yang tentu saja sangat terkait dengan kebijakan perpajakan. Bagaimana insentif pajak dapat mendorong investasi atau bagaimana sistem perpajakan mempengaruhi iklim investasi nasional adalah isu-isu yang mungkin menjadi fokus perhatiannya di posisi ini.

Saat ini, Bimo Wijayanto tercatat menjabat sebagai Komisaris di PT Phapros Tbk, sebuah perusahaan farmasi yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ia mulai menjabat sebagai Komisaris sejak Juni 2022. Kemudian, sejak Juli 2024, ia dipercaya menjabat sebagai Komisaris Independen di perusahaan yang sama. Menjadi komisaris di perusahaan publik memberikannya pengalaman dalam tata kelola perusahaan, pengawasan manajemen, dan pemahaman tentang dinamika bisnis dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai pengawas independen. Berikut adalah rangkuman singkat posisi-posisi yang pernah diemban Bimo Wijayanto:

• Auditor di PricewaterhouseCoopers (PwC)
• Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
• Kepala Seksi Dampak Makroekonomi, Sub-Direktorat Dampak Kebijakan, Ditjen Pajak (2007-2009)
• Senior Center for Tax Analyst (CTA), Ditjen Pajak (2014-2015)
• Tenaga Ahli Utama Kedeputian II, Kantor Staf Presiden (KSP)
• Asisten Deputi Investasi Strategis, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
• Komisaris PT Phapros Tbk (sejak Juni 2022)
• Komisaris Independen PT Phapros Tbk (sejak Juli 2024)

Pengalaman yang beragam ini menunjukkan bahwa Bimo Wijayanto memiliki pemahaman komprehensif tentang berbagai aspek ekonomi dan pemerintahan. Mulai dari teknis audit dan perpajakan, analisis kebijakan makroekonomi, proses pengambilan keputusan di tingkat presiden, isu investasi, hingga tata kelola perusahaan. Kombinasi ini dinilai sangat relevan untuk memimpin Ditjen Pajak, yang memerlukan pemahaman holistik tentang bagaimana kebijakan pajak berinteraksi dengan perekonomian dan masyarakat.

Mengapa Pengalaman Beragam Penting untuk Ditjen Pajak?

Posisi Direktur Jenderal Pajak bukan sekadar jabatan administratif; ini adalah peran kepemimpinan yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang berbagai dimensi ekonomi dan sosial. Pengalaman Bimo Wijayanto yang beragam, mulai dari auditor di PwC hingga komisaris independen di perusahaan publik, memberikan perspektif yang unik dan berharga.

Pengalaman sebagai auditor di PwC memberikannya wawasan tentang bagaimana wajib pajak, terutama perusahaan besar, mengelola urusan perpajakan mereka. Ini membantu memahami tantangan kepatuhan dari sudut pandang wajib pajak, serta potensi celah atau isu yang mungkin muncul. Pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih efektif.

Karier di Ditjen Pajak sendiri adalah inti dari relevansi Bimo Wijayanto dengan isu ini. Menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Makroekonomi dan Senior CTA menunjukkan pengalamannya dalam analisis kebijakan dan isu-isu teknis perpajakan. Ini bukan hanya tentang memahami undang-undang pajak, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi perekonomian dan bagaimana data perpajakan dapat dianalisis untuk perbaikan sistem.

Pengalaman di Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koordinator memberi Bimo Wijayanto pemahaman tentang proses pengambilan keputusan di tingkat nasional dan bagaimana kebijakan perpajakan harus diselaraskan dengan kebijakan ekonomi makro dan tujuan investasi pemerintah. Posisi-posisi ini mengharuskannya melihat gambaran besar dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga.

Terakhir, perannya sebagai Komisaris dan Komisaris Independen di PT Phapros Tbk memberikan pengalaman dalam tata kelola perusahaan dan dinamika sektor swasta. Ini penting untuk memahami dampak kebijakan pajak terhadap bisnis, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi. Kombinasi pengalaman ini menjadikan Bimo Wijayanto sosok yang tidak hanya menguasai aspek teknis perpajakan, tetapi juga memiliki wawasan luas tentang ekonomi, pemerintahan, dan sektor swasta. Ini adalah kombinasi yang sangat dibutuhkan untuk memimpin Ditjen Pajak di era modern, menghadapi tantangan digitalisasi, peningkatan rasio pajak, dan isu kepatuhan wajib pajak.

Isu Dirjen Pajak dan Signifikansi Potensi Peran Bimo Wijayanto

Isu mengenai potensi penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menjadi topik hangat dalam beberapa waktu terakhir. Posisi Dirjen Pajak adalah salah satu jabatan paling krusial dalam pemerintahan Indonesia, mengingat peran vital Ditjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara melalui pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi berbagai program pembangunan dan belanja negara. Oleh karena itu, sosok yang memimpin Ditjen Pajak harus memiliki kapasitas, integritas, dan visi yang kuat untuk memastikan sistem perpajakan berjalan efektif dan efisien.

Konteks isu ini menjadi semakin relevan mengingat tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data penelitian menyebutkan bahwa rasio pajak terhadap PDB Indonesia diperkirakan sekitar 11%. Angka ini seringkali dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki rasio pajak lebih tinggi, menunjukkan adanya potensi yang belum tergali dalam penerimaan negara. Meningkatkan rasio pajak bukan hanya soal menaikkan tarif, tetapi juga melibatkan perbaikan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penegakan hukum yang adil dan tegas.

Dalam upaya mencapai target peningkatan penerimaan negara dan memodernisasi sistem perpajakan, kepemimpinan yang kuat di Ditjen Pajak menjadi sangat penting. Seorang Dirjen Pajak harus mampu merumuskan strategi yang tepat, mengimplementasikan reformasi perpajakan, memanfaatkan teknologi untuk digitalisasi layanan, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi pajak. Selain itu, seorang pemimpin Ditjen Pajak juga harus mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga lain, DPR, hingga asosiasi wajib pajak dan masyarakat umum.

Kemunculan Bimo Wijayanto di Istana Negara pada hari Selasa, 20 Mei 2025, untuk memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto, semakin memperkuat spekulasi mengenai potensi penunjukannya sebagai Dirjen Pajak. Meskipun Bimo Wijayanto sendiri, saat ditanya oleh awak media, hanya memberikan jawaban singkat seperti, “Ya ditunggu saja. Ini dipanggil,” atau “Tunggu saja. Tunggu saja,” kehadirannya di Istana pada momen tersebut dianggap sebagai sinyal kuat bahwa namanya memang masuk dalam pertimbangan serius untuk posisi tersebut. Dalam konteks politik dan pemerintahan, panggilan langsung dari Presiden seringkali menjadi indikasi adanya penugasan penting.

Dari sisi latar belakang, Bimo Wijayanto dinilai memiliki modal yang relevan untuk posisi Dirjen Pajak. Pengalamannya di Ditjen Pajak, baik sebagai Kepala Seksi Dampak Makroekonomi maupun Senior CTA, memberikannya pemahaman internal tentang operasional dan tantangan di institusi tersebut. Pengalaman di Kantor St