Biografi Soemitro Djojohadikoesoemo
Politisi Indonesia
Soemitro Djojohadikoesoemo (dalam ejaan baru Sumitro Joyohadikusumo) adalah ekonom dan politikus Indonesia. Dengan beberapa jeda, ia duduk di lima kabinet antara 1950 dan 1978, di bawah Presiden Soekarno maupun Soeharto, dengan jabatan yang mencakup perdagangan dan perindustrian, keuangan, serta riset. Ia juga pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Soemitro lahir di Kebumen pada 27 Mei 1917 dan wafat di Jakarta pada 9 Maret 2001. Salah seorang putranya, Prabowo Subianto, menjadi presiden kedelapan Indonesia pada 2024.
Keluarga dan studi di Eropa
Soemitro adalah anak sulung Margono Djojohadikoesoemo dan Siti Katoemi Wirodihardjo. Margono adalah pejabat tinggi pemerintah Hindia Belanda yang kemudian mendirikan Bank Negara Indonesia. Keluarga ini tergolong bangsawan Jawa lapisan bawah. Pendidikan dasarnya ia tempuh di Europeesche Lagere School, yang umumnya menampung anak-anak Eropa, lalu ia melanjutkan ke sekolah calon pegawai pribumi di Banyumas.
Selepas sekolah menengah pada 1935, ia berangkat ke Rotterdam dan kuliah di Sekolah Ekonomi Belanda, lalu meraih gelar sarjana pada 1937. Sesudah itu ia mengambil kursus filsafat dan sejarah selama setahun di Sorbonne. Dalam otobiografinya ia bercerita pernah ingin ikut Brigade Internasional pada Perang Saudara Spanyol, tetapi ditolak karena umurnya belum cukup.
Pada Mei 1940, ketika ia sedang menulis disertasi, Jerman menyerbu Belanda. Dalam pengeboman Rotterdam, sebuah bom Luftwaffe meruntuhkan salah satu dinding kamarnya dan nyaris menewaskannya. Disertasinya tentang layanan kredit rakyat pada masa depresi tetap ia selesaikan, dan pada 1943 ia meraih gelar doktor. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang bergelar doktor di bidang ekonomi. Karena tidak bisa pulang selama perang, ia mempelajari ekonomi Indonesia dan, menjelang akhir perang, membantu para pelaut Indonesia yang telantar di kota itu.
Diplomasi di masa revolusi
Pada Januari 1946 Soemitro sempat menyertai delegasi Belanda ke sidang pertama Dewan Keamanan PBB di London. Di sana ia bertindak sebagai penasihat bagi Menteri Luar Negeri Belanda Eelco van Kleffens. Laporan Inggris dan laporan Indonesia menafsirkan kehadirannya secara berbeda. Pada Maret 1946 ia pulang ke Jawa dan membantu Perdana Menteri Sutan Sjahrir sebagai asisten, lalu pindah ke Kementerian Keuangan. Akhir Juni 1946 ia termasuk rombongan Sjahrir yang diculik di Surakarta oleh pasukan pimpinan Mayor Jenderal Sudarsono. Rombongan itu dilepaskan setelah Soekarno menolak tuntutan para penculik.
Masih pada 1946 ia masuk delegasi pengamat Indonesia di PBB, menjabat wakil kepala misi sekaligus menteri berkuasa penuh untuk urusan ekonomi sampai 1950. Salah satu tugasnya ialah mengakali embargo Belanda atas pelabuhan yang dikuasai Republik. Pada 1947 ia mengatur pelayaran kapal kargo SS Martin Behrman milik Amerika dari Cirebon, walaupun sudah menduga kapal itu akan disita marinir Belanda. Perhitungannya, sorotan media atas penyitaan itu lebih berharga daripada muatannya.
Setelah Operasi Kraai pada 1948, Soemitro bersama delegasi yang dipimpin L. N. Palar berusaha agar dunia tetap memperhatikan Indonesia. Usai bertemu Robert A. Lovett dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, ia menggelar konferensi pers, dan The New York Times memuat utuh memorandumnya yang meminta bantuan Rencana Marshall untuk Belanda dihentikan. Sejak 9 Januari ia memegang jabatan kuasa usaha ad interim di kedutaan Indonesia di Amerika Serikat, hingga duta besar pertama, Ali Sastroamidjojo, menyerahkan surat kepercayaannya pada 20 Februari 1950.
Dalam perundingan penyerahan kedaulatan, ia mengetuai subkomite ekonomi dan keuangan. Belanda ingin Indonesia menanggung utang Hindia Belanda lebih dari 6 miliar gulden, sedangkan Soemitro berpendapat sekitar 2 miliar di antaranya dipakai untuk membiayai perang melawan Republik. Kedua pihak akhirnya sepakat pada utang sebesar 4,3 miliar gulden, dengan batas pelunasan Juli 1964.
Menteri dan dekan
Kabinet Natsir dilantik pada 6 September 1950, dan Soemitro masuk sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian dari Partai Sosialis Indonesia. Ia memandang industrialisasi sebagai jalan untuk memajukan ekonomi yang masih agraris, berbeda dengan Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara yang mengutamakan pertanian. Rencana Urgensi Perekonomian, yang juga disebut "Sumitro Plan", ia susun untuk memulihkan dan membangun fasilitas industri di Jawa dan Sumatra; rencana itu terbit pada April 1951. Ia juga menjalankan Program Benteng, yang menyediakan lisensi impor tertentu bagi pengusaha pribumi.
Kabinet Natsir jatuh pada 27 April 1951. Soemitro lalu memimpin Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai dekan dari 1951 sampai 1957. Ia mendatangkan pengajar dari Belanda, mendirikan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, dan merintis kerja sama dengan Universitas California, Berkeley. Pada era Soekarno ia kembali ke kabinet sebagai Menteri Keuangan, yaitu di kabinet Wilopo dan Burhanuddin Harahap.
PRRI dan pengasingan
Sepanjang 1950-an Soemitro mendukung masuknya modal asing, sikap yang membuatnya berseberangan dengan kelompok nasionalis dan komunis. Pada akhir dekade itu, di tengah perbedaan politik, ia meninggalkan Jakarta dan bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Ia dianggap salah satu pemimpin gerakan itu dan bekerja dari luar negeri untuk menghimpun dana serta dukungan. Setelah PRRI kalah, ia tetap di pengasingan dan terus mengkritik pemerintahan Soekarno.
Orde Baru
Ketika Soeharto berkuasa, Soemitro diundang pulang dan pada 1967 diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Ia mendorong industrialisasi dengan mendatangkan barang modal dari luar negeri dan membatasi ekspor bahan mentah. Banyak bekas mahasiswanya dari Universitas Indonesia ikut menyusun kebijakan ekonomi pemerintah baru dan kelak dikenal sebagai mafia Berkeley. Perbedaan pendapat dengan Soeharto pada awal 1970-an membuatnya dipindah menjadi Menteri Riset, sebelum akhirnya ia lepas dari jabatan pemerintahan.
Di luar kabinet, Soemitro membangun usaha swasta dan tetap berpengaruh sebagai ekonom pada 1980-an. Menjelang krisis keuangan Asia 1997, ia mendesak agar ekonomi lebih banyak dideregulasi. Ia menikah dengan Dora Marie Sigar; anak-anaknya antara lain Hashim Djojohadikusumo dan Prabowo Subianto.
Garis waktu
- 1917
- Lahir di Kebumen, Indonesia (29 Mei)
- 2001
- Wafat di Jakarta, Indonesia (9 Maret)
Catatan
Biografi ini disusun redaksi dengan bantuan AI, lalu diperiksa sebelum terbit. Terakhir diperbarui pada . Menemukan kekeliruan? Kirim koreksi ke redaksi.