Langsung ke isi
TokohBiografi.id
Cari

Biografi Mahfud MD

Akademikus, hakim, dan politikus Indonesia (lahir 1957)

Potret Mahfud MD

Foto: Mart, CC BY-SA 3.0

Mahfud MD adalah ahli hukum tata negara, hakim, dan politikus Indonesia. Ia pernah menjabat Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, anggota DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Di jabatan yang terakhir ia menjadi orang sipil pertama yang memegangnya. Pada Pemilihan Umum Presiden 2024 ia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Ia lahir dengan nama Mohammad Mahfud dan kini memakai nama lengkap Mohammad Mahfud MD. Sebelum dan sesudah masa jabatannya di pemerintahan, ia mengajar hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, tempat ia diangkat sebagai guru besar.

Asal nama dan masa sekolah

Mahfud lahir pada 13 Mei 1957 di sebuah desa di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Ketika ia berumur dua bulan, keluarganya pindah ke Pamekasan, dan di sanalah ia melewatkan sebagian besar masa kecil. Ayahnya, Mahmodin, adalah pegawai kantor kecamatan di Omben.

Huruf MD di belakang namanya berasal dari sekolah menengah pertamanya, Pendidikan Guru Agama Negeri di Pamekasan. Di sekolah itu ada lebih dari satu murid bernama Mahfud, sehingga para guru memutuskan menambahkan nama ayah masing-masing untuk membedakan mereka. Mahfud pun menjadi Mahfud Mahmodin. Nama ayahnya itu kemudian disingkat MD, dan singkatan tersebut terbawa sampai ke ijazahnya.

Ia melanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta, sekolah kejuruan setingkat SMA yang mengajarkan hukum dan tata negara, dan lulus pada 1978. Setelah itu ia kuliah di dua kampus sekaligus: hukum tata negara di Fakultas Hukum UII dan sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia lulus dari UII pada 1983.

Dosen dan guru besar

Sejak 1984 Mahfud menjadi dosen Fakultas Hukum UII dengan status pegawai negeri sipil. Sambil mengajar, ia menempuh magister ilmu politik di UGM sampai 1989 dan doktor hukum tata negara di kampus yang sama sampai 1993. Disertasinya membahas hubungan sebab akibat antara konfigurasi politik dan produk hukum pada masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Orde Baru.

Di UII ia memegang sejumlah jabatan, di antaranya Pembantu Rektor I dari 1994 sampai 2000. Pada 2000 ia dikukuhkan sebagai guru besar politik hukum. Ia juga pernah menjadi Rektor Universitas Islam Kadiri dari 2003 sampai 2006. Beberapa bukunya antara lain Politik Hukum di Indonesia (2009) dan Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit (2003).

Menteri di kabinet Abdurrahman Wahid

Mahfud masuk pemerintahan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Dari 1999 sampai 2000 ia menjadi pelaksana tugas staf ahli dan deputi di kantor Menteri Negara Urusan HAM yang dipimpin Hasballah M. Saad. Pada Agustus 2000 Abdurrahman Wahid mengangkatnya sebagai Menteri Pertahanan, menggantikan Juwono Sudarsono. Mahfud sempat keberatan karena tidak berlatar belakang militer. Tugasnya antara lain menyusun kebijakan pertahanan dan menata kedudukan militer dalam ketatanegaraan setelah TNI dan Polri dipisahkan dari ABRI.

Dalam perombakan kabinet pada 20 Juli 2001, ia dipindahkan menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jabatan itu hanya ia pegang tiga hari, karena berakhir bersamaan dengan pemakzulan Abdurrahman Wahid oleh MPR.

DPR dan Mahkamah Konstitusi

Pada 2001 Abdurrahman Wahid mengajaknya bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Lewat partai itu Mahfud terpilih sebagai anggota DPR dalam Pemilu 2004 dari daerah pemilihan Jawa Timur X, yang meliputi Lamongan dan Gresik. Di DPR ia duduk di Komisi III dan Komisi I serta menjadi Wakil Ketua Badan Legislasi.

Pada 2008 DPR memilihnya sebagai hakim konstitusi; ia memperoleh 38 suara dalam pemilihan terbuka di Komisi III, dilantik pada April 2008, lalu mundur dari DPR. Pada Agustus 2008 ia terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, unggul tipis atas ketua sebelumnya, Jimly Asshiddiqie, sehingga menjadi ketua kedua lembaga itu. Pada akhir 2012, di bawah kepemimpinannya, mahkamah memutuskan bahwa keberadaan BP Migas bertentangan dengan konstitusi. Pada masa yang sama namanya mulai disebut-sebut sebagai calon presiden untuk Pemilu 2014, dan pada November 2012 ia terpilih memimpin Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Masa tugasnya berakhir pada April 2013, dan ia digantikan Akil Mochtar. Pada 10 Agustus 2013 ia menerima Bintang Mahaputera Adipradana.

Kembali ke kampus dan ke kabinet

Setelah meninggalkan Mahkamah Konstitusi, ia kembali mengajar di beberapa perguruan tinggi. Pada 2017 Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, dan ia tetap di posisi yang sama ketika lembaga itu diganti menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada 2018.

Pada 2019 namanya sempat kuat disebut sebagai pendamping Joko Widodo, tetapi posisi calon wakil presiden akhirnya jatuh kepada Ma'ruf Amin. Setelah Joko Widodo terpilih kembali, Mahfud dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Oktober 2019, menggantikan Wiranto. Selama menjabat, ia beberapa kali merangkap tugas: Menteri Dalam Negeri ad interim pada 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2022 setelah Tjahjo Kumolo sakit dan meninggal, serta pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika pada 2023. Pada 3 Oktober 2022 ia ditunjuk memimpin Tim Gabungan Independen Pencari Fakta untuk tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi dua hari sebelumnya. Pada 14 Oktober tim itu merekomendasikan agar ketua umum dan anggota komite eksekutif PSSI mundur.

Pemilihan presiden 2024 dan keluarga

Pada 18 Oktober 2023 koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan resmi mengusung Mahfud sebagai calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Ia mundur dari kursi menteri koordinator pada 1 Februari 2024. Pasangan Ganjar dan Mahfud memperoleh sekitar 16 persen suara dan berada di urutan ketiga, di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya sempat menggugat hasil pemilu, lalu menerima hasilnya setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan itu.

Mahfud menikah dengan Zaizatun Nihayati, kawan kuliahnya di Fakultas Hukum UII, pada 2 Oktober 1982. Mereka memiliki tiga anak: Mohammad Ikhwan Zein, Vina Amalia, dan Royhan Akbar.

Jabatan

Jabatan Masa Pendahulu Penerus
Menteri Pertahanan 2000-2001 Juwono Sudarsono Agum Gumelar
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2001 Yusril Ihza Mahendra
Daftar Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia 2008-2013 Jimly Asshiddiqie Akil Mochtar
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2019-kini Wiranto
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2022 Tjahjo Kumolo Muhammad Tito Karnavian

Garis waktu

  1. 1957
    • Lahir di Jawa Timur, Indonesia (13 Mei)
  2. 2000
    • Mulai menjabat Menteri Pertahanan (26 Agustus)
  3. 2001
    • Selesai menjabat Menteri Pertahanan (20 Juli)
    • Mulai menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (20 Juli)
    • Selesai menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (23 Juli)
  4. 2008
    • Mulai menjabat Daftar Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia (19 Agustus)
  5. 2013
    • Selesai menjabat Daftar Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia (3 April)
  6. 2019
    • Mulai menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (23 Oktober)
  7. 2022
    • Mulai menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (24 Juni)
    • Selesai menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (4 Juli)

Catatan

Foto: Mart , CC BY-SA 3.0 , berkas asli.

Biografi ini disusun redaksi dengan bantuan AI, lalu diperiksa sebelum terbit. Terakhir diperbarui pada . Menemukan kekeliruan? Kirim koreksi ke redaksi.

Tokoh terkait